UMUM
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN PERBATASAN DARAT
Rabu, 31 Oktober 2007

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN PERBATASAN DARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah darat dan perairan sangat luas, berbatasan darat dengan Negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : penyelundupan, pelintas batas illegal, pergeseran patok batas wilayah negara, perambahan hasil hutan termasuk kejahatan transnasional; b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, wajib menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan kepolisian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kapolri tentang pengamanan perbatasan darat. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktpber 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya; 4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta Perubahannya; 5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/812/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 tentang Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Tahun 2004-2006; 6. Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian; 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN PERBATASAN DARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Perbatasan adalah wilayah yang secara geografis bersinggungan langsung dengan negara tetangga atau yang berhadapan dengan negara lain. 2. Perbatasan Darat adalah wilayah darat yang ditandai dengan tanda-tanda berupa patok atau tugu sesuai dengan koordinat garis bujur atau garis lintang yang telah disepakati kedua negara. 3. Pengamanan Perbatasan Darat adalah suatu kegiatan kepolisian yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk gangguan kamtibmas di wilayah perbatasan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga. 4. Tindakan Kepolisian adalah upaya dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. 5. Penjagaan Perbatasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat pencegahan dan penegakan hukum dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat di wilayah perbatasan. 6. Patroli Perbatasan adalah suatu bentuk kegiatan yang sifatnya bergerak baik dengan alat transportasi maupun tidak yang dilaksanakan oleh anggota Polri guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana dan memberikan rasa aman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. 7. Pos Polisi Perbatasan Darat adalah Pos Polisi yang berkedudukan di wilayah perbatasan darat yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kepolisian dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan darat antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga. Pasal 2 Tujuan dilaksanakannya pengamanan perbatasan darat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : a. terwujudnya kondisi yang aman dan dinamis masyarakat; b. terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat; c. terpeliharanya kelestarian dan kekayaan alam ; d. terpeliharanya batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. terlaksananya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; f. terpeliharanya wawasan kebangsaan yang tinggi agar tidak terpengaruh budaya asing yang berakibat merusak tatanan adat yang ada. BAB II PENGAMANAN Bagian Kesatu Wilayah Pengamanan Pasal3 Pengamanan wilayah perbatasan darat meliputi wilayah Polda Kalbar, Polda Kaltim, Polda NTT, dan Polda Papua. Bagian Kesatu Pola Pengamanan Pasal 4 Pengamanan perbatasan darat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh kesatuan kewilayahan dibantu oleh Mabes Polri, dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat penangkalan dan pencegahan, didukung tindakan penegakan hukum. Bagian Ketiga Sasaran Pengamanan Pasal 5 Sasaran dari pengamanan perbatasan darat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah : a. para pelaku kejahatan maupun pelanggaran terhadap peraturan/perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun peraturan/ perundang-undangan internasional; b. pelintas batas illegal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara tetangga atau sebaliknya; c. lalu lintas barang dan uang secara illegal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya; d. perpindahan penduduk secara illegal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara tetangga atau sebaliknya; e. perluasan dan pengurangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara tetangga atau sebaliknya; BAB III PENGORGANISASIAN DAN TATARAN TUGAS Bagian Kesatu Tingkat Mabes Polri Pasal 6 Pelaksana pengamanan perbatasan darat pada tingkat Mabes Polri dilaksanakan oleh Ditsamapta Polri yang didukung fungsi terkait, dengan tugas : a. merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pengamanan perbatasan darat oleh satuan kewilayahan; b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pengamanan perbatasan darat; c. memberikan bantuan perkuatan kepada satuan kewilayahan; d. mengkoordinir fungsi-fungsi kepolisian lainnya dalam mendukung pengamanan perbatasan darat oleh satuan kewilayahan; e. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta kepolisian negara tetangga dalam hal pengamanan perbatasan darat; f. mengevaluasi pelaksanaan pengamanan perbatasan darat; g. melaksanakan supervisi. Bagian Kedua Tingkat Kewilayahan Pasal 7 Pelaksana pengamanan perbatasan darat pada tingkat Satuan Kewilayahan dilaksanakan oleh Satsamapta kewilayahan yang didukung fungsi terkait, dengan tugas : a. merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan perbatasan darat; b. menentukan dan menetapkan Pos Polisi Khusus Perbatasan Darat sesuai dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan; c. melaksanakan koordinasi dengan Pos Polisi perbatasan negara-negara yang berbatasan dengan wilayahnya; d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan petugas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan pada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB); e. mengevaluasi kegiatan pengamanan; f. melaksanakan supervisi pelaksanaan tugas pengamanan. BAB IV STANDARISASI KESATUAN Bagian Kesatu Susunan Kekuatan Pospol Pasal 8 (1) Nama satuan tugas pada pengamanan perbatasan darat disebut Pospol Perbatasan Darat. (2) Susunan kekuatan Pospol Perbatasan Darat terdiri atas unsur Samapta, Lantas, Serse, Intel, Komlek, Binamitra, Satwa, sesuai kebutuhan. (3) Susunan kekuatan satuan tugas Pospol Pengamanan Perbatasan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Pospol Perbatasan Darat (Kapospol) yang dijabat oleh seorang Perwira Pertama, dibantu oleh Wakapospol. (4) Dalam pelaksanaannya komposisi kekuatan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan berdasarkan penilaian Kepala Satuan wilayah. (5) Dalam pelaksanaan pengamanan perbatasan wilayah darat, Pospol bekerjasama dengan fungsi kepolisian lainnya khususnya Brimob dan instansi terkait seperti bea cukai, imigrasi, karantina, dan petugas pengamanan dari TNI. (6) Susunan personil yang mengawaki Pospol Perbatasan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan ini. Bagian Kedua Kualifikasi Kemampuan Personil Pasal 9 Setiap personil pada Pos Polisi Perbatasan Darat harus mempunyai kualifikasi kemampuan sebagai berikut: a. lulus tes kesamaptaan jasmani; b. menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa daerah setempat; c. mempunyai kemampuan survival dan dapat mengaplikasikannya di lapangan; d. mempunyai kemampuan beladiri; e. mempunyai kemampuan kualifikasi menembak minimal kelas 3; f. menguasai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pengamanan perbatasan darat; g. mempunyai kemampuan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS) dan membaca peta; h. keterampilan menggunakan alat komunikasi; i. mengetahui karakteristik daerah/wilayah tempat tugasnya; j. memahami adat-istiadat masyarakat di sekitar perbatasan; k. mengemban fungsi bina mitra dengan kemampuan untuk Polmas . Bagian Ketiga Perlengkapan Satuan dan Perlengkapan Perorangan Pasal 10 Perlengkapan satuan dan perlengkapan perorangan satuan tugas Pospol Perbatasan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan ini. Bagian Keempat Fasilitas dan Persenjataan Pasal 11 Fasilitas dan persenjataan satuan tugas Perbatasan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan ini. BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu Kegiatan Kepolisian Pasal 12 (1) Kegiatan Kepolisian dalam pengamanan perbatasan darat bersifat: a. penangkalan; b. pencegahan; dan c. penindakan/penegakan hukum. (2) Kegiatan yang bersifat penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan/perundang-undangan tentang lintas batas, kelestarian alarm hutan, tapal batas negara, penyelundupan, dan kejahatan transnasional (teroris, narkotika, pemalsuan uang, pemalsuan paspor, perdagangan manusia); b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut-serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak terpengaruh terhadap provokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan; c. meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan tentang rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah guna mencegah terjadinya perpecahan bangsa dan negara. d. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku. (3) Kegiatan yang bersifat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. melaksanakan penjagaan dan patroli di tempat-tempat rawan sebagai jalur lalu lintas barang dan orang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara tetangga; b. melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas orang yang berada di wilayah perbatasan, terutama yang berpotensi melakukan kejahatan/pelanggaran maupun aktifitas yang dapat menimbulkan konflik; c. melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku pelaggaran batas wilayah meliputi pemeriksaan identitas diri dan barang yang dibawa berikut dokumen barang tersebut bila dalam jumlah besar yang ditemukan di luar pintu masuk yang resmi sesuai dengan kewenangan Polri; d. melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap tempat-tempat rawan di wilayah perbatasan. (4) Kegiatan yang bersifat penindakan/penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. melakukan penangkapan, pemeriksaan awal terhadap tersangka pelaku kejahatan, saksi-saksi, dan penelitian barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku untuk diteruskan ke Polsek/Polres; b. melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran batas wilayah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku; c. melakukan pemeriksaan secara selektif di tempat yang dicurigai terjadinya kejahatan maupun pelanggaran batas wilayah; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap daftar pencarian orang (DPO) warga negara asing atas permintaan negara tetangga dan pelakunya segera diserahkan ke Polsek setempat untuk diproses lebih lanjut. Bagian Kedua Kerjasama Kepolisian Pasal 13 (1) Kerjasama kepolisian lintas sektoral dalam pengamanan perbatasan darat, Mabes Polri melakukan : a. koordinasi secara intensif dengan instansi terkait antara lain Deplu, Depdagri, Depkeh & HAM, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan TNI; b. pembentukan tim teknis dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan pengamanan perbatasan darat; c. membangun komitmen bersama dengan semua pihak untuk ikut terlibat dalam kegiatan pengamanan perbatasan darat. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi untuk melakukan tindakan terpadu dan terintegrasi guna menekan gangguan kamtibmas sesuai fungsi, tugas, dan peran masing-masing. (3) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian negara tetangga, Mabfcs Polri melakukan : a. koordinasi dengan kepolisian negara tetangga dalam rangka pengawasan dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan darat; b. patroli bersama dengan kepolisian negara tetangga dalam rangka tukar-menukar informasi dan situasi keamanan di wilayah perbatasan darat. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 14 (1) Sistem pelaporan terdiri dari: a. laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat oleh Kajaga, atau Kapospol dikirimkan kepada Kasatwil untuk didata dan dianev selanjutnya diteruskan kepada Kapolres; b. laporan pelaksaan tugas pengamanan perbatasan darat bulanan dibuat oleh Kapospol pengamanan perbatasan darat dikirimkan kepada Kasatwil untuk didata dan dianev, selanjutnya diteruskan kepada Kapolda; c. laporan khusus/insidentil dibuat oleh Kapospol pengamanan perbatasan darat, apabila ada peristiwa menonjol yang terjadi segera dilaporkan kepada Kapolres untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolda, dan Kapolri. (2) Format laporan pelaksanaan penanganan perbatasan darat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan ini. (3) Pengawasan Pospol Pengamanan Perbatasan Darat dilakukan oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan secara berjenjang. (4) Pengendalian Pospol Pengamanan Perbatasan Darat dilakukan sebagai berikut: a. tingkat Mabes kendali taktis berada pada Kapolri sedangkan kendali teknis berada pada Dirsamapta Polri; b. tingkat Polda kendali taktis berada pada Kapolda sedangkan kendali teknis berada pada Dirsamapta Polda; c. tingkat Polres kendali taktis berada pada Kapolres sedangkan kendali teknis berada pada Kasat Samapta dan Kapolsek.
BERITA UMUM LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11