KASUS la-lin
ANALISA DAN EVALUASI LAPORAN AKHIR QUICK WINS TAHUN 2009
Kamis, 18 Maret 2010

ANALISA DAN EVALUASI LAPORAN AKHIR QUICK WINS TAHUN 2009

I.Pendahuluan

1.   Latar Belakang
a. Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada permasalahan internal berupa keterbatasan sumber daya personel, kesejahteraan yang masih rendah, keterbatasan materiil, peralatan, sarana dan prasarana serta anggaran maupun tantangan eksternal sebagai akibat pengaruh lingkungan strategi global, regional dan nasional dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas Pelayanan Polri secara cepat, tepat dan akuntabel maka Polri melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mereformasi bidang instrumental, struktural dan kultural namun hasilnya dirasakan belum optimal maka dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Polri melaksanakan program percepatan melalui program Quick Wins.

b.Bahwa program Quick Wins sejalan dengan Grand Strategi Polri yang telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap I (2005 - 2009) adalah Membangun Kepercayaan (Trust Building) serta dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dan merupakan produk utama tugas pokok Polri yang mempunyai daya ungkit yang kuat (key leverage) serta hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam waktu segera yaitu Transparansi Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Transparansi Penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta Quick respon PJR dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat kepada Polri dalam waktu cepat dengan sasaran merubah pola pikir dan budaya kerja serta manajemen Polri.

c.Transparansi pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB merupakan kegiatan memberikan pelayanan prima yang berlandaskan asas transparan, akuntabel dan kesamaan hak serta dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

d.Direktorat Lalu Lintas Babinkam Polri mempunyai tugasmewujudkankeamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masalah-masalah lalu lintas dari tahun ke tahun semakin kompleks dan memerlukan penanganan secara profesional, terpadu dan berkesinambungan. Lalu Lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bila terganggu seperti tidak aman, tidak tertib, tidak lancar tentu berdampak pada keselamatan dan produktifitas masyarakat juga akan terganggu/terpengaruh bahkan juga dapat mematikan produktifitas.

e.Guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program Quick Wins yang telah dilaksanakan sarnpai dengan saat ini, perlu dilakukan analisa dan evaluasi pada akhir pelaksanaan program Quick wins.

2. Dasar
a.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c.Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/2134/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pokja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

d.Surat Telegram Kababinkam Polri No.Pol. : STR/32/ III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Program Quick Wins bidang Transparansi pelayanan SSB dengan penetapan ukuran keberhasilan masing-masing unit pelayanan.

e.Surat Kapolri No. Pol. : B/2312/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang rapat anev Grand Strategi Polri tahap I Trust Building Akselerasi Transformasi Polri dan Reformasi Birokrasi Polri.

3.  Maksud dan Tujuan
a.Maksudnya adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Quick Wins bidang Lalu Lintas Periode Pebruari s/d Desember 2009 oleh Ditlantas Babinkam Polri dan jajaran Ditlantas Polda seluruh Indonesia.

b.Tujuannya adalah untuk dapat dijadikan masukan dan informasi Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

4.      Sasaran
a.Meningkatkan pelayanan bidang Quick Respons Lalu Lintas dalam tugas Turjawali dan memberikan TPTKP kemacetan arus Lalu Lintas dan Laka Lantas.

b.Meningkatkan penerbitan dan pemberian SP2HP Laka Lantas.

c.Meningkatkan pelayanan penerbitan SIM pada Satpas Jajaran fungsi lantas.

d.Meningkatkan pelayanan penerbitan STNK pada Samsat Jajaran fungsi lantas.

e.Meningkatkan pelayanan penerbitan BPKB pada unit pelayanan BPKB Jajaran fungsi lantas.

5.     Ruang Lingkup
Laporan ini meliputi pelaksanaan Quick Wins bidang lalu lintas yaitu transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, pemberian SP2HP dan Quick Respon yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polri dan jajaran Ditlantas Polda seluruh Indonesia periode Pebruari s/d Desember 2009.

II.      PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

6.  Agenda dan Prioritas
Meningkatkan pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB serta pemberian SP2HP maupun Quick Respon agar memenuhi harapan masyarakat dan adanya kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang lalu lintas.

7.  Waktu
Pelaksanaan Program Quick Wins untuk periode tanggal Pebruari s/d Desember 2009.

8. Tenaga pelaksana
a.Petugas pelayanan pemberian SP2HP laka lantas.

b.Petugas Quick Respon lakagar lantas serta kemacetan lantas.

c.Petugas Pelayanan SIM di Satpas-Satpas terdiri :
1)Petugas pendaftaran
2)Petugas pendataan (entry data komputer)
3)Penguji teori SIM
4)Penguji praktek SIM
5)Produksi dan penyerahan SIM
6)Petugas arsip

d.Petugas Pelayanan BPKB yang terdiri :
1)Petugas pendaftaran
2)Petugas pendataan (entry data komputer)
3)Petugas verifikasi
4)Prinaut BPKB
5)Penandatanganan BPKB
6)Penyerahan BPKB
7)Petugas arsip

e.Petugas   Pelayanan   STNK  di   Samsat-Samsat  yang terdiri :
1)Petugas pendaftaran
2)Penelitian      kelengkapan      dan      keabsahan Dokumen
3)Petugas pendataan (entry data komputer)
4)Korektor
5)Pembayaran PNBP, pajak dan SWDKLLJ
6)Penyerahan
7)Petugas arsip

9.   PELAKSANAAN PROGRAM
A.   Quick Respon Bidang Lalu Lintas / PJR
1.  Pengaturan dan penjagaan lalu lintas pada situasi:
a). Kemacetan jam rawan arus lalu lintas kegiatan masyarakat pengguna jalan sehari-hari.
b). Quick Respons (kecepatan mendatangi TPTKP Laka Lantas) jarak dekat 5 menit, sedang 15 menit dan jarak jauh 30 menit. Dengan target waktu TPTKP selesai antara 10 menit - 15 menit.

2.  Pengaturan arus lalu lintas pada jalur rawan kemacetan dengan kegiatan ploting anggota, koordinasi dengan petugas Satlantas kewilayahan lain pada jalur yang sama.

3.  Melaksanakan pengawalan WIP (kawal kehormatan dan kawal keamanan), pengawalan dalam rangka protokoler, pengawalan dalam rangka pelayanan masyarakat (kawal non protokoler). Dilaksanakan secara terkoordinasi antara petugas Satlantas kewilayahan dan pengawal kehormatan/Protokoler.

4.  Melaksanakan Patroli pada daerah-daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta lokasi rawan kriminalitas dalam rangka mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

B.  Transparansi    Penyidikan    Laka    Lantas    melalui Pemberian SP2HP
1)   Transparansi Penyidikan Laka Lantas
a).   Pelayanan dalam bidang penyidikan perkara laka lantas secara objektif, transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan :
1. Secara konsisten dan berkala memberikan SP2HP (surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laka Lantas) kepada pihak yang berperkara.
2. Penyidik memberikan identitas dan nomor telepon yang mudah dihubungi kepada pelapor / saksi.
3. Pemberdayaan pengawasan penyidikan dengan cara Kontrol perkara, Gelar Perkara dan Membuat laporan kemajuan (LAPJU) secara periodik.
4.  Memberikan rekomendasi terkait pengurusan santunan asuransi laka lantas melalui bank (anggota tidak boleh menjadi   perantara / Makelar kasus).
5.  Tidak ada biaya dalam pengurusan penangguhan penahanan dan pinjam pakai barang bukti.

2) Pemberian      SP2HP      (Surat      Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) :
a).Laka   Lantas    rugi       materi   dibuat    1 pengiriman SP2HP pada hari itu juga
b). Laka Lantas LR dibuat 2 pengiriman SP2HP dalam kurun waktu 7 hari
c). Laka Lantas LB dibuat 4 pengiriman SP2HP dalam kurun waktu 28 hari
d). Laka   Lantas   MD   dibuat   3   pengiriman SP2HP dalam kurun waktu 14 hari
e). Laka Lantas Tabrak Beruntun dibuat 5 pengiriman SP2HP selama 35 hari
f).  Laka   Lantas   Korban   Massal   dibuat   6 pengiriman SP2HP selama 42 hari
g). Batas  waktu  penyelesaian  perkara  laka lantas :
(1)  Laka Lantas rugi materil selama 1 hari
(2) Laka Lantas LR selama 7 hari
(3) Laka Lantas LB selama 30 hari
(4) Laka Lantas MD selama 15 hari
(5) Laka   Lantas   Tabrakan   Beruntun selama 45 hari
(6)  Laka Lantas Korban Massal selama 60 hari
(7)  Laka   Lantas   Korban   Tabrak   Lari selama 60 hari

c.   Transparansi Pelayanan Penerbitan SSB (SIM, STNK dan BPKB)
1)   Pelayanan bidang penerbitan SIM
a)   Penerbitan SIM sesuai prosedur yang ditentukan serta dengan mudah, cepat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
b)   Pembayaran biaya SIM melalui BRI dengan tarif berdasarkan PP No 31 tahun 2004 tentang tarif atas PNBP yg berlaku pada Polri yaitu :
(1)  Biaya SIM baru   : Rp. 75.000,-
(2)  Perpanjangan SIM : Rp. 60.000,-
c)   Pemberlakuan sistem antrian sesuai nomor urut atau sistem metode FIFO ( First In First Out).
d)  Menerapkan Audio Visual Intergrated System (AVIS ) dalam Ujian Teori SIM dan melaksanakan Ujian Praktek SIM.
e)  Melaksanakan proses pelayanan dengan standar waktu sebagai berikut:
(1) Penerbitan SIM baru : 120 menit
(2) Perpanjangan SIM  :    60 menit
f)    Pemenuhan sarana prasarana antara lain:
(1)  Ruang tunggu yang representatif (kursi, AC/kipas angin, TV, tempat koran, air minum, tong sampah, area merokok serta papan pengumuman dan tulisan'Tidak Melalui Calo")
(2) Tersedianya tempat foto copy, kantin, mushola, toilet dll.
g)   Anggota tidak mempersulit masyarakat dan tidak melakukan pungli.
2)   Pelayanan bidang penerbitan STNK
a)   Penerbitan STNK sesuai prosedur yang ditentukan serta dengan dilaksanakan dengan      mudah,      cepat,      transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
b)  Penbayaran biaya STNK dan TNKB sesuai ketentuan PP No 31 tahun 2004 tentang tarif atas PNBP yg berlaku pada Polri yaitu:
(1)  Biaya STNK R4/lebih : Rp. 50.000,-
(2)  Biaya STNK R2 / R4 umum : Rp. 25.000,-
(3)  Biaya TNKB R4/lebih : Rp. 20.000,-
(4)  Biaya TNKB R2: Rp. 15.000,- j
c)   Memberlakukan   sistem   antrian   dengan
metode FIFO ( First In First Out)
d)   Mempedomani Standard waktu penyelesaian proses pelayanan yaitu :
(1) STNK baru (Ranmor Baru): 120 menit
(2) STNK mutasi (rubentina) : 60 menit
(3) STNK perpanjangan : 30 menit
(4) STNK pengesahan : 30 menit
e) Pemenuhan sarana prasarana antara lain: (1) Ruang tunggu yang representatif
(kursi, AC/kipas angin, TV, tempat koran, air minum, tong sampah, area merokok serta papan pengumuman dan tulisan 'Tidak Melalui Calo")
(2)Tersedianya tempat foto copy, kantin, mushola, toilet
f)  Anggota tidak mempersulit masyarakat dan tidak melakukan pungli.
Pelayanan penerbitan BPKB
a)  Penerbitan BPKB sesuai prosedur yang ditentukan serta dilaksanakan dengan mudah, cepat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
b)  Pembayaran biaya BPKB melalui ATM/ Teller BRI dengan tarif sesuai ketentuan PP No 31 tahun 2004 ttg tarif atas PNBP yg berlaku pada Polri yaitu :
(1)  BPKB R4 / Lebih: Rp. 80.000,-
(2)  BPKB R2/R4 umum : Rp. 70.000,-
c)    Memberlakukan sistem antrian dengan metode FIFO (First In First Out)
d)    Memedomani Standard waktu penyelesaian proses penerbitan BPKB yaitu :
(1) BPKB Ranmor Baru : 120 menit
(2) BPKB mutasi (Rubentina) :180 menit
(3) BPKB Duplikat: ± 3 bulan
e)  Produksi/penulisan   BPKB   dilaksanakan dengan sistem komputerisasi.
f)    Pemenuhan sarana prasarana antara lain:
(1)  Ruang tunggu yang representatif (kursi, AC/kipas angin, TV, tempat koran, air minum, tong sampah, area merokok serta papan pengumuman dan tulisan "Tidak Melalui Calo")
(2) Tersedianya tempat foto copy, kantin, mushola, toilet dll.
g)   Anggota   tidak   mempersulit   masyarakat dan tidak melakukan pungli.

III.     HASIL YANG INGIN DICAPAI.
10.    Direktorat Lalu Lintas Babinkam Polri.
a Reformasi yang sudah dicapai oleh Polri berbagai penataan pelayanan sudah dilakukan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polri sekarang ini, namun masih perlu lebih dipacu lagi dengan berbagai paradigma baru agar aparat kepolisian yang profesional dapat segera direalisasikan. Masyarakat perlu ikut mendorong agar Direktorat Lalu Lintas Polri terus menerus berbenah diri secara maksimal. Sehingga ke depan, jajaran Direktorat Polri mampu menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, penegak hukum, menciptakan keamanan,dajiketertibansertakelancaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dan segenap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polri harus konsisten menjalankan fungsi utamanya.Fungsi utama Polri adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan pada warga masyarakat yang memerlukan, dan menegakkan hukum atau mengatur moralitas publik. Untuk mendukung fungsi utamanya ini, proses reformasi Birokrasi pada Direktorat Lalu Lintas Polri sebagai bagian dari reformasi Polri harus diarahkan benar-benar menuju Polisi sipil dalam masyarakat demokratis. Yaitu dari Polisi pelayanan selama ini reaktif dan konvensional menuju Polisi kemitraan dan proaktif serta lebih mengutamakan pencegahan.
b. Quick Wins merupakan program-program unggulan akselerasi mencapai sasaran Grand Strategi Polri 2005-2009 Trust Building untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Quick Wins juga merupakan Transformasi birokrasi pelayanan yang modern dan profesional dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcar Lantas. Adapun program-program unggulan Quick Wins bidang lantas adalah Transparansi Pelayanan SIM ,STNK dan BPKB yang merupakan bagian dari pelayanan publik termasuk untuk pelayanan keamanan dan keselamatan baik kendaraan maupun manusia untuk kepentingan Kamtibmas maupun Kemanusiaan dalam rangka menjaga memelihara Kamseltibcarlantas. Oleh karena itu pelayanan SIM, STNK dan BPKB hams dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat dan transparan sehingga masyarakat semakin percaya dan mencintai Polisi. Untuk itu Ditlantas Polri dan jajaran melakukan Inovasi untuk meningkatkan, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat seperti Samsat Keliling, SIM keliling, SIM dan STNK corner / gerai, Samsat drive thru dan On line sistem SIM dan On Line Sistem antara BPKB dan STNK bertujuan mempercepat pelayanan dan akurasi data.
c. Untuk menindaklanjuti program Quick Wins bidang Lalu Lintas telah diberikan arahan kejajaran adalah sebagai berikut:
1) Surat Telegram Kababinkam Polri No. Pol. : ST/03/1/2009 tanggal 15 Januari 2009 kepada kapolda Jateng Up. Dirlantas tentang Pelaksanaan Demo AVIS.

2) Surat Perintah Kababinkam Polri No. Pol. : Sprin/24/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 kepada Nama terlampir perihal Kepanitiaan dan Pelaksana kegiatan demo pelayanan SIM dengan ujian teori menggunakan AVIS.

3) Surat Telagram Kababinkam Polri No. Pol. ST/08/1/2009 tanggal 21 Januari 2009 kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jateng Up. Dirlantas tentang Demo Pelayanan Penerbitan SIM dengan Sistem AVIS.

4) Melaksanakan dan menyiapkan pelaksanaan launching program unggulan Polri untuk meraih keberhasilan segera ( Quick Wins ) transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB pada tanggal 30 Januari 2009 oleh Presiden RI di Rupatama Mabes Polri.

5) Surat Telegram Kababinkam Polri No Pol : ST/03/I/ 2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang informasi akan diadakan launching program Quick Wins dengan menampilkan demo quick respon samapta dan ujian teori SIM dengan AVIS dan transparansi pelayanan SSB.

6) Surat Telegram Kababinkam Polri No Pol : ST/08/I/ 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang kepanitiaan untuk pelaksanaan demo ujian teori SIM dengan sitem Audio Visual Intergrated Sistem (AVIS ).

7) Surat Telegram Kababinkam Polri No Pol: ST/ 89 / IV/2009 tanggal 29 April 2009 tentang ucapan terima kasih kepada Polda telah mengirimkan laporan program Quick Wins.

8) Surat Telegram Kababinkam Polri No Pol : STR/32/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang ukuran keberhasilan program Quick Wins transparansi pelayanan SSB dan permintaan laporan pelaksanaan program Quick Wins.

9) Penandatangganan MoU antara Polri dengan BRI tentang pelaksanaan pembayaran biaya PNBP SIM, STNK dan BPKB melalui ATM/BRI, dan dengan Bea Cukai tentang pengiriman data Form A,B dan C secara elektronik (on line) serta dengan PT. Jasa Raharja tentang Integrited Sistem data kecelakaan lalu lintas pada tanggal 29 Juni 2009 di Rupatama Mabes Polri.

10) Launching program pembayaran biaya PNBP SIM, STNK dan BPKB melalui BRI oleh Presiden RI yang dilaksanakan bersamaan dengan HUT Bhayangkara ke-63 tanggal 1 Juli 2009 di Mabes Polri.

11)  Memotivasi kepada para Kasatker untuk melaksanakan inovasi pelayanan pada unit -unit pelayanan SATPAS, SAMSAT dan BPKB dengan menggunakan manajemen standard ISO dan pelayanan prima.

12) Melakukan supervisi pada unit-unit pelayanan SAMSAT,SATPAS dan BPKB dijajaran guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Quick Wins.

13) Pembuatan analisa dan evaluasi pelaksanaan program Quick Wins secara berkala setiap triwulan / semester / akhir yang mencakup laporan untuk seluruh jajaran fungsi lantas.

d. Ditlantas Polda yang mendapatkan Piala dan Piagam 'CITRA PELAYANAN PRIMA ' dari Presiden RI/Menpan terdiri dari :
1)  Penerima Piala sebanyak 22 ( dua puluh dua ) :
(a)  Polda Bali sebanyak 3 unit yaitu Samsat Badung, Samsat Gianyar dan Samsat Klungkung.
(b)  Polda Jatim sebanyak 4 unit yaitu Samsat B Surabaya, Samsat Sidoarjo, Manyar dan Samsat Malang Kota.
(c)  Polda Jateng sebanyak 4 unit yaitu Samsat KotaMagelang, Samsat Prambanan, Samsat Kota Surakarta, Samsat Wil II Semarang.
(d)  Polda Metro Jaya sebanyak 7 unit yaitu Samsat Jaksel, Satpas Daan Mogot dan BPKB, Jakut, Jaktim, Pelayanan BPKB dan Satpas Jaktim.
(e)  Polda Jabar sebanyak 1 unit yaitu Samsat Bandung Timur.
(f)   Polda Jambi sebanyak 1 unit yaitu SamsatKota Jambi.
(g)  Polda Sumsel sebanyak 1 unit yaitu Samsat Palembang.
(h)  Polda Sumut sebanyak 1 unit yaitu Samsat Medan Selatan.
2)   Penerima Piagam sebanyak 14 ( empat belas)  :
(a)  Polda Kaltim sebanyak 2 unit yaitu Samsat Balikpapan sebanyak 2 kali (tahun 2001 dan 2006)
(b)  Polda Sultra sebanyak 2 unit yaitu Samsat Buton, Samsat Kendari.
(c)  Polda Sumsel sebanyak 2 unit yaitu Samsat Palembang, Samsat Kota Palembang.
(d)  Polda Jambi sebanyak 1 unit yaitu Samsat Kota Jambi.
(e)  Polda Lampung sebanyak 1 unit yaitu Samsat Provinsi Lampung.
(f)    Polda DIY sebanyak 1 unit yaitu Samsat Kota DIY.
(g)  Polda Kalbar sebanyak 2 unit yaitu Samsat I Pontianak dan Samsat Kota Singkawang.
(h)  Polda Sumut sebanyak 1 unit yaitu Samsat Medan Utara.
(i)    Polda Sulsel sebanyak 1 unit yaitu Samsat Makassar.
(j)    Polda Kalsel sebanyak 1 unit yaitu Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kalsel.
e.    Peningkatan   pelayanan   BPKB   di   seluruh  jajaran Polda.
1)    Seluruh Ditlantas Polda (31) Polda telah melayani BPKB dengan sistem Komputerisasi sehingga pelayanan BPKB dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel.
2)    Unit Pelayanan BPKB yang telah berprestasi / inovasi mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 sebanyak 12 unit dengan rincian :
(1) Polda Metro Jaya sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
(2)  Polda Jabar sebanyak 4 unit yaitu Satpas Res Cianjur, Resta Cimahi, Res Bandung, Resta Tasikmalaya.
(3) Polda Sumut sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
(4) Polda Jambi sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
(5) Polda Kalsel sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
(6) Polda Ball sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda
(7) Polda Sulsel sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
(8) Polda NAD sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
(9)  Polda NTB sebanyak 1 unit yaitu Ditlantas Polda.
f.  Peningkatan pelayanan SIM di seluruh jajaran Polda dengan inovasi :
1)  Pelayanan    SIM    Corner/Gerai    sebanyak    12 dengan rincian :
a)  Polda Metro Jaya : 3 unit (PGC,Mall Kip Gading,Mall Palem).
b) Polda Sumut : 1 unit (Sun Plaza)
c)  Polda Kalbar : 1 unit (di Mall Pontianak).
d)  Polda Jabar : 1 unit (Mall BTC Bandung/ outlet SIM)
e)  Polda Jatim : 1 unit (tunjungan plaza) j
f)    Polda  DIY   :   1   unit   (Ambarukmo   Plaza    I Sleman)
g)  Polda    Kalsel     :     1     unit    (Mall    duta Banjarmasin)
h) Polda Sulsel : 1 unit (Mall Panakkukang)
i) Polda Sulut : 1 unit (Manado town square)
j) Polda Jambi : 1 unit (Mall WTC/Gerai SIM)
2) Pelaksanaan ujian teori dengan pengunaan AVIS sebanyak 104 Satpas dengan rincian :

a)Polda Sulut : 1 Satpas
b)Polda Sumbar : 1 Satpas
c)Polda Riau : 1 1 Satpas
d)Polda Sumsel : 1 Satpas
e)Polda Jambi : 1 Satpas
f)Polda Lampung : 2 Satpas
g)Polda Metro Jaya : 1 Satpas
h)Polda Jabar : 9 Satpas
i)Polda Jateng : 38 Satpas
j)Polda Jatim : 15 Satpas
k)Polda NTB : 5 Satpas
1)Polda Kalbar : 1 Satpas
m)Polda DIY : 1 Satpas
n)Polda Kalsel : 2 Satpas
o)Polda Kalteng : 4 Satpas
P)Polda Kaltim : 9 Satpas
q)Polda Sulsel : 1 Satpas

3) Satpas yang telah berprestasi / inovasi mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 sebanyak 9 unit dengan rincian :
1)  Polda Metro Jaya sebanyak 2 unit yaitu Satpas Daan mogot,
2) Polda Jabar sebanyak 4 unit yaitu Satpas Res Cianjur, Resta Cimahi,Res Bandung, Resta Tasikmalaya.
3)  PoldaKalsel sebanyak2 unit (ISO 9001:2008) untuk Satpas Poltabes Banjarmasin dan Res Banjar.
4)   Polda Kaltim sebanyak 1 unit yaitu Satpas Res Tarakan.

4) Pelayanan SIM Keliling sebanyak 118 Unit diseluruh Polda dan on line Satpas sebanyak 9 Polda tahun 2007 dan 15 Polda untuk tahun 2009.
Peningkatan pelayanan STNK di Samsat di seluruh jajaran Polda.
1) Pelayanan Samsat Corner/Gerai sebanyak 15 dengan rincian :
a)  Polda Metro Jaya : 3 unit (PGC, Mall Kip Gading,Mall Palem).
b) Polda Lampung :    1   unit   (di   Mall Chandra Tanjung Karang).
c) Polda Jateng :   1   unit  (DP  Mall Semarang)
d) Polda Jatim plaza) : 1 unit tunjungan plaza )
e) Polda Jambi Jambi) : 1 unit ( Mall WTC Jambi )
f ) Polda Sumut Medan Fair) : 1 unit ( Plaza Medan Fair )
g) Polda Jabar BTC Bandung) : 1 unit ( Outlet Mall BTC Bandung )
h) Polda Sulut: 1 unit ( Mega Mall Boulevard Manado )
I ) Polda Sulteng : I unit ( Mall Tatura Palu )
J) Polda Kaltim ; 1 Unit ( Mall Balikpapan center )
k) Polda Kalbar : 1 unit ( mega Mall A Yani Pontianak )
l ) Polda Riau : 1 unit ( Mall SKA Pekanbaru )
m) Polda Banten : 2 unit ( Mall Serang dan KP3B )

2)       Pelayanan Samsat Drive Thru sebanyak 25 unit dengan rincian :
a)       Polda Lampung :2 unit
b)       Polda Kalsel :1 unit
c)       Polda Jatim :18 unit
d)       Polda Jabar :1 unit
e)       Polda Metro Jaya :1 unit
f)        Polda Jambi :1 unit
g)       Polda Banten :1 unit

3) Pelayanan  Samsat  Keliling dengan rincian sebanyak 20  unit
a)       Polda Bengkulu :1 unit
b)       Polda Metro Jaya :5 unit
c)       Polda Jateng :1 unit
d)       Polda Sumut :8 unit.
e)       Polda Banten :3 unit
f)        Polda NTB :1 unit.
g)       Polda Jatim :1 unit.
h)      Polda Lampung :1 unit


4) Pelayanan STNK/Samsatyangtelahmendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 sebanyak 13 Polda 67 unit dengan rincian :
a) Polda Jatim sebanyak 19 unit yaitu Samsat Surabaya I,II,III,IV ( Manyar, Ketintang, Kenjeran) Mojokerto, Gresik, Malang Kota, Kediri Kab, Nganjuk, Madiun Kab, Jember barat, Tuban, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Mojokerto, Pamekasan.

b)  Polda Metro Jaya sebanyak 10 unit yaitu Samsat Jaksel, Jaktim, Jakbar, (2006) Jakpus, Jakut, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Depok.

c)  Polda Jabar sebanyak 6 unit yaitu Samsat Bandung Barat, Timur, Tengah, Res Cianjur, Resta Cimahi, Res Bandung, Resta Tasikmalaya.

d)  Polda Jateng sebanyak 8 unit yaitu Samsat Kota Semarang II, Kab Semarang, Kab Magelang, Kab Pekalongan, Kab Cilacap, Kota Surakarta, Kab Pati, Prambanan.

e)  Polda Sumut sebanyak 5 unit yaitu Samsat Medan utara (2006), BPKB Polda dan Samsat Medan Selatan (15-1-08), Samsat Kisaran Kab Asahan dan Samsat Sibolga Kab Tapanuli Tengah (15-2-08).

f)    Polda Jambi sebanyak 1 unit yaitu Samsat Kota Jambi.

g)    Polda Riau sebanyak 1 unit yaitu Samsat Pekanbaru Kota.

h)    Polda Kalsel sebanyak 1 unit yaitu Samsat Banjarmasin.

i)      Polda Kalbar sebanyak 1 unit yaitu Samsat Pontianak.

j)      Polda Sulsel sebanyak 1 unit yaitu Samsat Makassar Ditlantas Polda Sulsel.

k)     Polda Kaltim sebanyak 1 unit yaitu Samsat Res Tarakan.
l)   Polda Sumbar mendapatkan ISO 9001: 2008 sebanyak 1 unit Samsat Kota Padang (Juli2009).
m)   Polda Kepri mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 sebanyak 1 unit Samsat Polda.

h.    Data Unit Pelayanan yang mendapatkan Rekor Muri adalah :
1)  Polda Kalsel mendapatkan rekor MURI dalam proses mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2000 tercepat.
2)  Polda Jatim mendapatkan rekor MURI sebagai pelayanan SIM Corner pertama di Indonesia (SIM Corner di Tunjungan Plaza Surabaya).
3)  Polda Metro Jaya mendapatkan rekor Muri sebagai pelayanan mobile pelayanan pertama di Indonesia (SIM komunitas dan gerai SIM).
4) Polda Metro Jaya mengoperasionalkan TMC sejak tahun 2007 dengan pelayanan online system sebagai informasi masyarakat.

I )Pelaksanaan on line data ranmor antara BPKB dengan STNK (Samsat) sudah dilaksanakan di :
1) Polda Metro Jaya.
2) Polda Kalsel.
3) Polda Jambi.
4) Polda Jateng.
5) Polda Lampung.


BERITA LA-LIN LAINNYA
Lihat Berita Lainnya »
SUARA RAKYAT
P : Ijin pak?Terimakasih sebelumya.Untuk pendaftaran scaba polri gelombang 2 tahun 2010 untuk polda jambi ada tidak ?Dan kalo tidak ada apakah polda daerah yg lain ada?Apakah semua polda indonesia tidak sama jadwal penerimaannya pak?
J : _maret 20 11